Tukang Becak Jakarta

Penindakan kali ini dilaksanakan di 17 lokasi antara lain:

1. Bidang Dalops

Jalan KH Wahid Hasyim dan Kalibata

2. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat

Jalan Letjen Suprapto dan U-turn Sisi Rel Kereta Api

3. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara

Peganggsaan Dua, Traffic Light (TL) Tanah Merdeka dan TL Akses Marunda

4. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat

Kalideres Mayora, Ring Road Cengkareng, Ring Road Kapuk, Daan Mogot Kalideres, TB Angke, Daan Mogot dan Centro Cengkareng

5. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan

Pondok Pinang dan Raya Bintaro

6. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur

Pasar Klender, Raya Bekasi, I Gusti Ngurahrai dan Fly Over Pondok Kopi

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada Jumat (24/5/2024).

Di hadapan para kader PDIP, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.

Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya

Sebelumnya, Mega sempat menyinggung sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut, MK merupakan barang bagus yang dirinya bentuk.

Namun, Mega menilai, saat ini peran MK tidak digunakan dengan baik. Dia pun menyinggung adanya putusan perkara nomor 90 syarat calon presiden dan wakil presiden.

“MK itu saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik,” kata Megawati, saat membacakan pidato politik, di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).

Padahal, saat ingin membentuk MK dirinya mencari gedung dan lokasi yang tepat untuk MK. Dan akhirnya diputuskan untuk berada di ring 1 Istana.

Megawati menjelaskan, alasan akhirnya gedung MK berada di ring 1 Istana agar hakim-hakim MK menjadi hakim yang berwibawa dan tak gampangan.

Akan tetapi, hal tersebut tak dilakukan oleh hakim-hakim MK saat ini. Dia pun mempertanyakan kesalahan siapa atas terjadinya hal tersebut.

“Coba sampe saya cari akhirnya dapat keren tempatnya yaitu saya bilang masuk ring 1 Istana apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga ring 1 Istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang harus dijaga artinya supaya dia berwibawa enggak gampang-gampang, ini yang salah siapa hayo?” tanya Mega.

Rakernas ketiga PDI Perjuangan resmi ditutup. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader PDI Perjuangan, menjadi juru kampanye untuk bakal capres Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang masuk ibu kota jelang Hari Raya Idul Adha.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, ribuan hewan kurban yang ada di tempat penampungan 5 wilayah administrasi Jakarta terus diperiksa kesehatannya. Hal tersebut untuk memastikan hewan-hewan tersebut bebas dari penyakit menular.

“Dalam rangka pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas KPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban mencakup kondisi fisik serta kecukupan umur di Tempat Penampungan Hewan Kurban (TPnHK) 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta,” kata Eli dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (20/5/2024).

Menurut Eli, sampai dengan hari ini total sebanyak 2.487 ekor hewan telah diperiksa. Rinciannya, ada 2.150 ekor sapi, 17 ekor kerbau, dan 320 ekor kambing/domba.

“Hewan kurban tersebut berasal dari Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Eli.

Eli menyampaikan, apabila ada hewan yang sakit, petugas KPKP Jakarta akan memberikan layanan pengobatan secara gratis.

Selain memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, petugas juga melaksanakan pemeriksaan dokumen lalu lintas, serta pengawasan terkait kelayakan TPnHK yang mencakup sarana pemeliharaan seperti atap peneduh, pagar pengaman, kandang karantina dan isolasi.

“Kegiatan ini masih terus berlanjut seiring dengan kedatangan hewan kurban lainnya yang masuk ke DKI Jakarta,” kata dia.

Diketahui, Megawati memasuki arena Rakernas didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharni, mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo serta Menseskab yang juga eks Sekjen PDIP Pramono Anung.

Terlihat juga hadir di acara pembukaan Rakernas V PDIP di antaranya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang dan perwakilan PPP.

Adapun sejumlah Menteri Kabinet dari PDIP, diantaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi Teten Masduki turut hadir dalam pembukaan Rakernas V PDIP.

Kemudian, Menteri Kabinet yang merupakan sahabat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Para tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno hingga mantan Cawapres 2024, Mahfud MD terlihat hadir dalam pembukaan Rakernas.

Adapula, para tokoh-tokoh nasional, para relawan pendukung Ganjar-Mahfud, aktivis pro demokrasi dan para cendikiawan yang turut menjadi tamu undangan dalam Rakernas itu.

Presiden Kelima RI ini pun duduk di bagian depan panggung Rakernas V Partai. Terlihat mengapit Megawati, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang kompak berpakaian serba merah.

Acara pun diawali dengan penampilan pertunjukan gambar banteng yang terluka namun tetap menggelorakan semangat bertarung.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi bangsa yang dianggapnya belum mandiri. Ia menilai sumber daya alam melimpah yang terkandung di Bumi Pertiwi menjadi modal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Sentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati dalam pidato Rakernas PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia mengungkapkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya telah menginstruksikan untuk memberi perhatian terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Dalam kurun waktu selama 6 bulan, jumlahnya mencapai telah 2 jutaan lebih dan ini akan terus berkembang hingga menjadi pohon besar.

“Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang luar, bukannya saya anti anti anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau dikiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu, namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara,” dia menandaskan.

Di hadapan para kader PDIP, Megawati juga menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.

Hal ini, lanjut Megawati, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya

Seorang pemotor pelanggar aturan lalu lintas membuang surat tilang dan bahkan mengaku memiliki beking oknum anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya.

Ringkasan

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. 

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri  dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.

Sebelumnya, Komisioner Divisi Penanganan Perkara, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio mengatakan, pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN. Bawaslu telah mempelajari laporan tersebut dan telah meneruskan laporan ke KASN.

“Sudah menyampaikan penerusan kemarin ke KASN,” ujar Sulastio saat dihubungi Tukang Becak Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Sulastio menjelaskan, Bawaslu Kota Depok baru menerima satu laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pelapor mendalilkan terlapor melakukan politik praktis karena bertemu dan melakukan pembicaraan dengan partai politik.

“Pelapor memberikan laporan kepada kami pada Rabu atau 15 Mei 2024,” jelas Sulastio.

Bawaslu Kota Depok telah mengkaji laporan pelapor berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bawaslu mengakui, laporan tersebut tidak dilakukan kajian bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Depok.

“Bawaslu tidak berkoordinasi dengan Gakkumdu karena ini bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan,” ucap Sulastio.

Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam, Bawaslu Kota Depok memutuskan laporan dugaan netralitas Sekda Kota Depok dilanjutkan ke KASN. Nantinya KASN yang akan memberikan keputusan terkait tindakan yang dilakukan Supian Suri.

“Kalau dengan Gakkumdu apabila laporan masuk kategori pelanggaran pidana, baru sentra Gakkumdu kita libatkan,” ungkap Sulastio.

Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.

“Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan logika terbalik (mafhum mukholafah), penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDIP,” terang Umam.

Cara pandang itu, menurutnya, tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998. Kritik Megawati yang paling telak ditujukan pada tudingan praktik penggunaan instrumen kekuasaan, mulai dari penegak hukum hingga lembaga TNI-Polri, yang dianggapnya telah ditarik lagi menjadi alat kekuasaan dalam politik praktis, sebagaimana di era kekuasaan autoritarian.

“Megawati bahkan mengancam, Reformasi Ulang atau Re-Reformasi bisa saja perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan PDIP,” dia menandaskan.