Tukang Becak Jakarta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia bahkan mengisahkan ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah. Diketahui, Jokowi kerap blusukan ke pasar-pasar, termasuk memberikan bantuan.

“Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ,” ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?,” sambungnya.

Dihadapan pada pegawai BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga Direksi BUMN, dia menegaskan skema pengawasan perlu berorientasi terhadap hasil. Utamanya untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan program pemerintah.

“Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedur nya, orientasi nya hasil itu apa. Banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal,” tegasnya.

Menanggapi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Jokowi meminta aparat pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Termasuk dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

“Saya ingatkan baik pusat dan daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, 43 persen (program pemerintah terindikasi tak optimal) bukan angka yang sedikit,” tegas Jokowi.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjaga kelangsungan pembangunan. Jokowi menyamakan BPKP dengan pihak yang bertanggung jawab membangun rel agar kereta api bisa mencapai tujuan dengan lancar.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024).

“BPKP memiliki peran yang besar dalam menjaga kelangsungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat maksimal. Jika kita mengibaratkan kereta api, BPKP berperan dalam membangun relnya, memastikan rel tersebut lurus, dan memastikan kereta sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas menambahkan aturan-aturan yang membatasi. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, maka kinerja pemerintah akan terhambat.

“Kita tidak boleh hanya memperbanyak ‘lampu merah’ atau menambahkan larangan-larangan. Ini bukanlah pendekatan yang tepat. Jika hal tersebut terjadi, justru akan memperlambat pembangunan, padahal kita ingin agar kereta mencapai tujuan dengan cepat,” jelas Jokowi.

Presiden juga khawatir bahwa banyak larangan justru akan menghentikan pembangunan. Hal ini dapat membuat para pengembang proyek enggan melanjutkan pembangunan.

“Jika terlalu banyak larangan, pembangunan bisa terhenti. Kita tidak ingin kereta berhenti di tempat hanya karena perbedaan pendapat antara pimpinan proyek. Tujuan kita adalah agar kereta mencapai tujuan dengan cepat dan tepat,” tambah Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi menekankan pentingnya peran BPKP dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.