Tukang Becak Jakarta

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, 24-26 Mei 2024. Banyak yang menanti keputusan partai banteng moncong putih apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran?

Dalam pidato pembukaan Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara banyak hal. Mulai dari kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu, TNI-Polri dibawa ke politik praktis, hingga pentingnya check and balance dalam sebuah pemerintahan.

Megawati juga mengutip pernyataan Presiden Soekarno terkait kesabaran revolusioner, bahwa elemen partai harus selalu solid untuk meraih kemenangan.

“Kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur, untuk apa? Mencapai kemenangan,” ujar Megawati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).

“Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya,” sambungnya.

Megawati menegaskan, seluruh kader PDIP harus solid, jika tidak, ia tegaskan kader tersebut untuk keluar dari partai.

“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, udah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ucapnya.

Oposisi Pilihan Rasional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pilihan rasional bagi PDIP saat ini memang sebagai oposisi. Pertama, karena pemerintah butuh sparring partner, butuh pihak yang mengontrol dan mengawasi pemerintahan. Kedua, PDI Perjuangan telah teruji sebagai oposisi yang kuat, lincah, dan keras.

“Ketiga, kalau PDI Perjuangan masuk ke Prabowo-Gibran, tidak dianggap konsisten. Karena memusuhi Jokowi, tidak akrab dengan Jokowi, tapi kok menerima Gibran anaknya,” kata Ujang kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia melanjutkan, jika PDIP memilih oposisi, maka demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat. PDI Perjuangan bisa mengkritisi, mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

Dan tentu, kata Ujang, itu sesuai dengan harapan konstituen, harapan pemilih yang ingin di luar pemerintahan agar bisa bersama-sama dengan rakyat.

“Nah minusnya kalau oposisi, mungkin akan dimusuhi oleh partai-partai koalisi pemerintah. Minusnya lagi mungkin bisa jadi ke depan akan dikerjai,” tambahnya.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai PDIP adalah partai yang cenderung konsisten. Dan di antara partai-partai yang ada saat ini, PDIP memang paling diharapkan jadi penyeimbang.

“PDI Perjuangan sebelumnya pernah 10 tahun oposisi (era SBY), kemudian secara elektoral juga melambung didukung oleh rakyat. Saya kira mungkin kalau melakukan itu dengan konsisten, dia akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” kata Usep kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

“Memang kerugiannya mungkin tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Tapi, kalau tidak ada oposisi, saya kira syarat demokrasi akan berkurang. Kekuasaan juga tidak ada yang mengontrol. Itu kenapa oposisi itu penting. PDI Perjuangan diharapkan potensi untuk itu,” ucapnya.

Sementara Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bila PDIP mampu membangun karya sebagai oposisi yang baik selama 5 tahun ke depan, maka semestinya dalam siklus politik akan terjadi upaya pembalikan pilihan oleh publik.

“Dari pemerintahan yang berjalan mungkin banyak kesalahan, dan keuntungan akan didapat oleh PDIP melalui bonus elektoral 5 tahun ke depan sepanjang PDIP betul-betul mengalokasikan dirinya menjadi oposisi yang baik dan bekerja untuk memastikan kehendak rakyat berada di jalur yang semestinya,” kata Feri kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Sebaliknya, jika PDIP gabung pemerintahan, maka akan sangat besar perahunya, keuntungan mungkin akan sangat didapat oleh partai-partai di sisi terdekat pemerintah dan bukan tidak mungkin ini kerugian besar bagi PDIP karena ikut melanggengkan otoritarian.

“Dan biasanya pemerintahan dengan koalisi besar akan membangun pemerintahan yang menyimpang dan di luar kewajaran, dan tidak akan berpihak kepada rakyat. Jadi memang, pilihan PDIP semestinya harus oposisi,” ucap Feri.

Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP kian panas pasca-Pilpres 2024. Hal ini buntut sikap Jokowi yang membiarkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka ‘membangkang’ dari aturan partai dan memilih melawan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Apalagi setelah Gibran dan Prabowo Subianto berhasil mencundangi duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Berbagai narasi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024 pun disematkan kepada rezim Jokowi.

Puncak kekesalan ini terlihat saat seorang elite partai menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP karena mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

“Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Senin, (22/4/2024).

Selain Jokowi, dia menegaskan bahwa Gibran juga bukan lagi kader PDIP sejak memutuskan menjadi cawapres pendamping Prabowo. “Gibran itu sudah bukan kader partai lagi saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu,” kata Komarudin.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Komarudin Watubun yang menyebut dirinya bukan lagi kader PDIP karena dianggap mendukung Prabowo-Gibran.

“Ya, terima kasih,” ucap Jokowi singkat sembari tersenyum, saat ditemui di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2024).

Namun saat disinggung akan berlabuh ke partai politik (Parpol) mana setelah tak lagi dianggap PDIP, Jokowi hanya merespons dengan candaan. 

“Akan berlabuh di pelabuhan,” kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi memang belakangan kerap dikaitkan dengan sejumlah parpol setelah hubungannya dengan PDIP merenggang. Salah satunya Partai Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa Jokowi sangat dekat dengan partainya, bahkan sudah dianggap keluarga.

“Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 24 April 2024.

“Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja,” sambungnya.

Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP

Setelah tak dianggap sebagai kader, kini giliran foto Presiden Jokowi yang dicopot di beberapa kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tidak memberikan arahan kepada DPD untuk mencopot foto presiden.

“Tidak ada arahan dari DPP PDIP,” kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (8/5/2024).

Dia menekankan bahwa PDIP sangat menghormati Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sehingga, tidak mungkin DPP PDIP memberikan arahan ke jajarannya untuk mencopot foto Jokowi.

“Karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wapres adalah Pak KH Ma’ruf Amin yang dihormati oleh PDIP,” ucap dia.

Namun begitu, Hasto mengklaim mendapat informasi pencopotan foto Presiden Jokowi di berbagai wilayah terjadi lantaran banyak yang dilanggar oleh mantan Wali Kota Solo itu terhadap sumpah setianya.

“Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan Konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” ujarnya.

“Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar, dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons,” kata Hasto Kristiyanto menambahkan.

Lagi-lagi Jokowi tak ambil pusing setelah mengetahui fotonya dicopot oleh DPD PDI PDIP Sumatera Utara. Dia menganggap, yang dicopot hanya sekedar foto, tidak lebih.

“Ah foto saja,” kata Jokowi kepada awak media saat kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Jokowi pun cuek saat disinggung hanya foto dirinya saja yang dicopot, sedangkan foto wakilnya, Ma’ruf Amin masih terpajang jelas di bawah lambang negara Garuda Pancasila.

“Ya foto saja,” kata Jokowi lagi.

Tak Diundang Rakernas PDIP

Kekecewaan PDIP terhadap Jokowi kembali ditunjukkan saat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya hajatan berupa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24-26 Mei 2024 mendatang. Rakernas yang akan digelar di Ancol, Jakarta itu tidak mengundang Presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP sekaligus SC Rakernas V PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, acara tersebut hanya akan diikuti oleh fungsionaris DPP partai, hingga tiga pilar partai. 

“Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sedang sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Kamis (16/5/2024).

Terkait hal ini, Presiden Jokowi juga tak mau berkomentar banyak. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PDIP selaku pengundang.

“Ditanyakan ke pengundang, jangan ke saya,” kata Jokowi saat ditemui di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).