Tukang Becak Jakarta

Selain itu, Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya.

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.

Sementara itu, lanjutnya, di Polri ada sosok Jenderal Pol Hoegeng yang juga sederhana. Di mana dia mengenal kepribadiannya. “Kapan polisi seperti Pak Hoegeng lagi ya?,” tanya Megawati.

Namun menurutnya, kondisi ideal yang dituju itu kini malah terancam. Menurutnya, saat ini ada indikasi kuat intimidasi oleh aparat ke sejumlah pihak. Bahkan sampai TNI dan Polri dibawa lagi ke politik praktis.

“Sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya itu sedihnya gitu, saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama dan berhasil. Sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu,” pungkas Megawati.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menjadi peserta pembawa obor api abadi Mrapen menuju lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada besok Jumat (24/5/2024).

Diketahui, obor api abadi Mrapen diambil PDI Perjuangan dari wilayah Grobogan, Jawa Tengah, pada Jumat (17/5/2024) lalu.

Menurut Hasto, obor api abadi Mrapen bergerak melintasi 20 kabupaten dan kota sejak diambil dari Grobogan menuju lokasi Rakernas V PDI Perjuangan di Jakarta.

“Api perjuangan nan tak kunjung padam yang telah dimulai prosesinya pada Jumat 17 Mei 2024 dengan mengambil api abadi Mrapen, Grobogan, Jateng. Api perjuangan ini kemudian bergerak menempuh 20 kabupaten kota, menempuh jarak 526 kilometer dan menggelorakan semangat juang seluruh simpatisan dan kader PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Menurut Hasto, obor api abadi Mrapen akan tiba di Jakarta pada 23 Mei 2024 dengan dibawa oleh pelari dan kader PDI Perjuangan.

Hasto mengaku akan menerima obor api abadi Mrapen setibanya di Jakarta, lalu akan ikut berlari membawa ke lokasi Rakernas PDIP di Ancol.

“(Kamis) pada jam 15.30 WIB oleh para pelari maraton dan mini maraton termasuk saya, akan membawa obor kebenaran tersebut, power perjuangan tersebut untuk dibawa ke tempat Rakernas PDI Perjuangan di Beach International Stadium Ancol. Bersama dengan seluruh komponen anak-anak muda dari PDI Perjuangan,” katanya.

Hasto melanjutkan Rakernas V PDIP selama 24-27 Juni 2024 akan diikuti oleh 4.858 peserta yang berasal dari kader partai di berbagai tingkatan.

Rakernas PDIP ini akan diikuti oleh 2.160 peserta yang berasal dari fungsionaris DPP Partai, ketua, sekretaris, dan bendahara DPD atau DPC partai, anggota DPR RI, badan dan sayap partai, ketua, sekretaris, bendahara DPLN dari 16 negara, anggota DPRD provinsi atau Kabupaten atau Kota, kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, dan calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non inkumben.

Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP kian panas pasca-Pilpres 2024. Hal ini buntut sikap Jokowi yang membiarkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka ‘membangkang’ dari aturan partai dan memilih melawan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Apalagi setelah Gibran dan Prabowo Subianto berhasil mencundangi duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Berbagai narasi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024 pun disematkan kepada rezim Jokowi.

Puncak kekesalan ini terlihat saat seorang elite partai menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP karena mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

“Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Senin, (22/4/2024).

Selain Jokowi, dia menegaskan bahwa Gibran juga bukan lagi kader PDIP sejak memutuskan menjadi cawapres pendamping Prabowo. “Gibran itu sudah bukan kader partai lagi saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu,” kata Komarudin.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Komarudin Watubun yang menyebut dirinya bukan lagi kader PDIP karena dianggap mendukung Prabowo-Gibran.

“Ya, terima kasih,” ucap Jokowi singkat sembari tersenyum, saat ditemui di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2024).

Namun saat disinggung akan berlabuh ke partai politik (Parpol) mana setelah tak lagi dianggap PDIP, Jokowi hanya merespons dengan candaan. 

“Akan berlabuh di pelabuhan,” kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi memang belakangan kerap dikaitkan dengan sejumlah parpol setelah hubungannya dengan PDIP merenggang. Salah satunya Partai Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa Jokowi sangat dekat dengan partainya, bahkan sudah dianggap keluarga.

“Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 24 April 2024.

“Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja,” sambungnya.

Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP

Setelah tak dianggap sebagai kader, kini giliran foto Presiden Jokowi yang dicopot di beberapa kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tidak memberikan arahan kepada DPD untuk mencopot foto presiden.

“Tidak ada arahan dari DPP PDIP,” kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (8/5/2024).

Dia menekankan bahwa PDIP sangat menghormati Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sehingga, tidak mungkin DPP PDIP memberikan arahan ke jajarannya untuk mencopot foto Jokowi.

“Karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wapres adalah Pak KH Ma’ruf Amin yang dihormati oleh PDIP,” ucap dia.

Namun begitu, Hasto mengklaim mendapat informasi pencopotan foto Presiden Jokowi di berbagai wilayah terjadi lantaran banyak yang dilanggar oleh mantan Wali Kota Solo itu terhadap sumpah setianya.

“Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan Konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” ujarnya.

“Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar, dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons,” kata Hasto Kristiyanto menambahkan.

Lagi-lagi Jokowi tak ambil pusing setelah mengetahui fotonya dicopot oleh DPD PDI PDIP Sumatera Utara. Dia menganggap, yang dicopot hanya sekedar foto, tidak lebih.

“Ah foto saja,” kata Jokowi kepada awak media saat kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Jokowi pun cuek saat disinggung hanya foto dirinya saja yang dicopot, sedangkan foto wakilnya, Ma’ruf Amin masih terpajang jelas di bawah lambang negara Garuda Pancasila.

“Ya foto saja,” kata Jokowi lagi.

Tak Diundang Rakernas PDIP

Kekecewaan PDIP terhadap Jokowi kembali ditunjukkan saat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya hajatan berupa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24-26 Mei 2024 mendatang. Rakernas yang akan digelar di Ancol, Jakarta itu tidak mengundang Presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP sekaligus SC Rakernas V PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, acara tersebut hanya akan diikuti oleh fungsionaris DPP partai, hingga tiga pilar partai. 

“Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sedang sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Kamis (16/5/2024).

Terkait hal ini, Presiden Jokowi juga tak mau berkomentar banyak. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PDIP selaku pengundang.

“Ditanyakan ke pengundang, jangan ke saya,” kata Jokowi saat ditemui di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).