Tukang Becak Jakarta

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat disorot. Menurutnya, prosedur dalam pembahasan RUU itu tidak benar.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Turut hadir dalam Rakernas itu Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto juga hadir sebagai peserta Rakernas.

“Lah bayangkan dong pakai revisi UU MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut mana ya?” tanya Megawati diikuti Utut tampak berdiri ketika dipanggil.

Megawati sudah bertanya pada Utut mengapa pembahasan itu dilakukan di masa reses. Selain itu, pembahasan juga dilakukan ketika Puan sedang kunjungan kerja keluar negeri.

Bahkan, Megawati menyinggung putrinya sendiri enak-enakan pergi keluar negeri.

“Saya tanya beliau (Utut) Ini apa sih? Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya (Puan),” sindir Megawati.

Selain itu, Presiden Kelima RI ini menyinggung RUU Penyiaran yang dinilai memberangus jurnalistik investigasi. Dengan RUU Penyiaran itu, Megawati pun bertanya lantas apa gunanya pers.

“Makanya saya selalu mengatakan, ‘hey, kamu tuh ada dewan pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok enggak boleh ya investigasinya. Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih. Menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho, saya banyak teman (pers) dulu kan waktu PDI,” tutur Megawati. 

Berikut ini puisi berjudul Banteng Pejuang yang dibacakan Komarudin dalam Rakernas V PDI Perjuangan:

 Walaupun anak panah menembus sekujur tubuhku,

Rasa sakit justru menyatukan jiwa dan ragaku,

Luka-luka mengganda perjuangan selalu sebagai ritual kehidupan,

Itulah Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam,

Ia menggerakkan, membakar semangat, dan menyala-nyala dalam cita-cita,

Ia pantang menyerah dan tidak pernah menyerah oleh kekuasaan, 

Hai banteng-banteng gagah perkasa dari Merauke, Sabang, Miangas, hingga Pulau Rote,

Jangan pernah menjadi pengecut, pecundang, apalagi jadi pengkhianat, 

Jangan pernah menjadi pengecut, pecundang, apalagi jadi pengkhianat,

Satukan rampak barisan di bawah komando Megawati Soekarnoputri, 

Satyam Eva Jayate,

Kemenangan pasti ada di pihak kita.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, 24-26 Mei 2024. Banyak yang menanti keputusan partai banteng moncong putih apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran?

Dalam pidato pembukaan Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara banyak hal. Mulai dari kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu, TNI-Polri dibawa ke politik praktis, hingga pentingnya check and balance dalam sebuah pemerintahan.

Megawati juga mengutip pernyataan Presiden Soekarno terkait kesabaran revolusioner, bahwa elemen partai harus selalu solid untuk meraih kemenangan.

“Kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur, untuk apa? Mencapai kemenangan,” ujar Megawati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).

“Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya,” sambungnya.

Megawati menegaskan, seluruh kader PDIP harus solid, jika tidak, ia tegaskan kader tersebut untuk keluar dari partai.

“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, udah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ucapnya.

Oposisi Pilihan Rasional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pilihan rasional bagi PDIP saat ini memang sebagai oposisi. Pertama, karena pemerintah butuh sparring partner, butuh pihak yang mengontrol dan mengawasi pemerintahan. Kedua, PDI Perjuangan telah teruji sebagai oposisi yang kuat, lincah, dan keras.

“Ketiga, kalau PDI Perjuangan masuk ke Prabowo-Gibran, tidak dianggap konsisten. Karena memusuhi Jokowi, tidak akrab dengan Jokowi, tapi kok menerima Gibran anaknya,” kata Ujang kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia melanjutkan, jika PDIP memilih oposisi, maka demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat. PDI Perjuangan bisa mengkritisi, mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

Dan tentu, kata Ujang, itu sesuai dengan harapan konstituen, harapan pemilih yang ingin di luar pemerintahan agar bisa bersama-sama dengan rakyat.

“Nah minusnya kalau oposisi, mungkin akan dimusuhi oleh partai-partai koalisi pemerintah. Minusnya lagi mungkin bisa jadi ke depan akan dikerjai,” tambahnya.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai PDIP adalah partai yang cenderung konsisten. Dan di antara partai-partai yang ada saat ini, PDIP memang paling diharapkan jadi penyeimbang.

“PDI Perjuangan sebelumnya pernah 10 tahun oposisi (era SBY), kemudian secara elektoral juga melambung didukung oleh rakyat. Saya kira mungkin kalau melakukan itu dengan konsisten, dia akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” kata Usep kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

“Memang kerugiannya mungkin tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Tapi, kalau tidak ada oposisi, saya kira syarat demokrasi akan berkurang. Kekuasaan juga tidak ada yang mengontrol. Itu kenapa oposisi itu penting. PDI Perjuangan diharapkan potensi untuk itu,” ucapnya.

Sementara Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bila PDIP mampu membangun karya sebagai oposisi yang baik selama 5 tahun ke depan, maka semestinya dalam siklus politik akan terjadi upaya pembalikan pilihan oleh publik.

“Dari pemerintahan yang berjalan mungkin banyak kesalahan, dan keuntungan akan didapat oleh PDIP melalui bonus elektoral 5 tahun ke depan sepanjang PDIP betul-betul mengalokasikan dirinya menjadi oposisi yang baik dan bekerja untuk memastikan kehendak rakyat berada di jalur yang semestinya,” kata Feri kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Sebaliknya, jika PDIP gabung pemerintahan, maka akan sangat besar perahunya, keuntungan mungkin akan sangat didapat oleh partai-partai di sisi terdekat pemerintah dan bukan tidak mungkin ini kerugian besar bagi PDIP karena ikut melanggengkan otoritarian.

“Dan biasanya pemerintahan dengan koalisi besar akan membangun pemerintahan yang menyimpang dan di luar kewajaran, dan tidak akan berpihak kepada rakyat. Jadi memang, pilihan PDIP semestinya harus oposisi,” ucap Feri.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar tak takut dengan polisi. Hal itu, dia sampaikan saat membacakan pidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Jumat, (24/5/2024).

Mulanya, dia bercerita saat demo di depan gedung DPR RI ada seorang wanita yang harus dibawa ke rumah sakit karena terkena semprotan water cannon.

Megawati pun menilai, hal tersebut tak seharusnya dilakukan. Sebab, itu merupakan hak untuk menyampaikan aspirasi bagi seluruh rakyat.

“Saya protes sama polisi. Enggak boleh? Saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan loh sampai digotong ke rumah sakit,” kata Megawati.

Oleh sebab itu, dia pun menekankan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak takut kepada polisi.

“Aduh enggak usah takut deh sama polisi polisi juga orang, punya istri punya keluarga. Iyalah. Orang saya juga yang misahin dia, aduh gawat deh, gimana si, gitu aja takut sih, saya dipanggil polisi tiga kali loh, saya bolak-balik ngomong. Kok sekarang diem,” tegas dia.

Lebih lanjut, Megawati mengaku bingung, lantaran republik saat ini kebalik-balik. Di mana masyarakat malah takut kepada polisi.

“Yang salah polisinya, atau kitanya nih, sampai takut sama polisi doang, Kan nih kebalik-balik kan Republik ini,” imbuh Megawati.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

Diketahui, Megawati memasuki arena Rakernas didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharni, mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo serta Menseskab yang juga eks Sekjen PDIP Pramono Anung.

Terlihat juga hadir di acara pembukaan Rakernas V PDIP di antaranya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang dan perwakilan PPP.

Adapun sejumlah Menteri Kabinet dari PDIP, diantaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi Teten Masduki turut hadir dalam pembukaan Rakernas V PDIP.

Kemudian, Menteri Kabinet yang merupakan sahabat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Para tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno hingga mantan Cawapres 2024, Mahfud MD terlihat hadir dalam pembukaan Rakernas.

Adapula, para tokoh-tokoh nasional, para relawan pendukung Ganjar-Mahfud, aktivis pro demokrasi dan para cendikiawan yang turut menjadi tamu undangan dalam Rakernas itu.

Presiden Kelima RI ini pun duduk di bagian depan panggung Rakernas V Partai. Terlihat mengapit Megawati, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang kompak berpakaian serba merah.

Acara pun diawali dengan penampilan pertunjukan gambar banteng yang terluka namun tetap menggelorakan semangat bertarung.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. 

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri  dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

Diketahui, Megawati memasuki arena Rakernas didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharni, mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo serta Menseskab yang juga eks Sekjen PDIP Pramono Anung.

Terlihat juga hadir di acara pembukaan Rakernas V PDIP di antaranya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang dan perwakilan PPP.

Adapun sejumlah Menteri Kabinet dari PDIP, diantaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi Teten Masduki turut hadir dalam pembukaan Rakernas V PDIP.

Kemudian, Menteri Kabinet yang merupakan sahabat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Para tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno hingga mantan Cawapres 2024, Mahfud MD terlihat hadir dalam pembukaan Rakernas.

Adapula, para tokoh-tokoh nasional, para relawan pendukung Ganjar-Mahfud, aktivis pro demokrasi dan para cendikiawan yang turut menjadi tamu undangan dalam Rakernas itu.

Presiden Kelima RI ini pun duduk di bagian depan panggung Rakernas V Partai. Terlihat mengapit Megawati, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang kompak berpakaian serba merah.

Acara pun diawali dengan penampilan pertunjukan gambar banteng yang terluka namun tetap menggelorakan semangat bertarung.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi bangsa yang dianggapnya belum mandiri. Ia menilai sumber daya alam melimpah yang terkandung di Bumi Pertiwi menjadi modal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Sentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati dalam pidato Rakernas PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia mengungkapkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya telah menginstruksikan untuk memberi perhatian terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Dalam kurun waktu selama 6 bulan, jumlahnya mencapai telah 2 jutaan lebih dan ini akan terus berkembang hingga menjadi pohon besar.

“Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang luar, bukannya saya anti anti anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau dikiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu, namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara,” dia menandaskan.

Di hadapan para kader PDIP, Megawati juga menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.

Hal ini, lanjut Megawati, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. 

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri  dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.

Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.

“Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan logika terbalik (mafhum mukholafah), penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDIP,” terang Umam.

Cara pandang itu, menurutnya, tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998. Kritik Megawati yang paling telak ditujukan pada tudingan praktik penggunaan instrumen kekuasaan, mulai dari penegak hukum hingga lembaga TNI-Polri, yang dianggapnya telah ditarik lagi menjadi alat kekuasaan dalam politik praktis, sebagaimana di era kekuasaan autoritarian.

“Megawati bahkan mengancam, Reformasi Ulang atau Re-Reformasi bisa saja perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan PDIP,” dia menandaskan.