Tukang Becak Jakarta

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkaca-kaca dan tampak sedih dan hampir menitikkan air mata saat membacakan poin nomor 7 dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP. Kalimat yang membuat Puan menitikkan air mata adalah ketika dia membacakan sikap kader yang berbelok arah tidak sesuai perintah partai.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tdak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani sambil sedikit terisak di atas podium Rakernas, di Beach City International Stadium, Minggu (26/5/2024).

Oleh karena itu, kata Puan, Rakernas PDIP merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

“Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” harap Puan.

Dalam rekomendasi tersebut memang tidak disebutkan siapa kader PDIP yang melakukan penyimpangan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak diundang di acara Rakernas V PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Jokowi.

Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.

Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal tidak undangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Rakernas V PDIP hari ini, Jumat (24/5/2024).

Djarot menegaskan, bahwa yang diundang dalam rakernas hanya internal partai. Ia lantas menyinggung soal PDIP adalah partai ideologis yang kokoh menyuarakan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi.

“PDIP itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarnoputri ketum selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” kata Djarot di sea Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utarat, Jumat (25/5/2024).

Djarot menegaskan, apabila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

“Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Peserta yang diundang juga ada para cendekiawan, akademisi dan masyarakat pro demokrasi.

“Oleh sebab itu yang diundang adalah utk internal partai. Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya.

Selain itu, Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya.

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.

Sementara itu, lanjutnya, di Polri ada sosok Jenderal Pol Hoegeng yang juga sederhana. Di mana dia mengenal kepribadiannya. “Kapan polisi seperti Pak Hoegeng lagi ya?,” tanya Megawati.

Namun menurutnya, kondisi ideal yang dituju itu kini malah terancam. Menurutnya, saat ini ada indikasi kuat intimidasi oleh aparat ke sejumlah pihak. Bahkan sampai TNI dan Polri dibawa lagi ke politik praktis.

“Sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya itu sedihnya gitu, saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama dan berhasil. Sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu,” pungkas Megawati.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyebut adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2024.

Megawati mengutip pernyataan Presiden Soekarno terkait kesabaran revolusioner, bahwa elemen partai harus selalu solid untuk meraih kemenangan.

“Kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur, untuk apa? mencapai kemenangan,” ujar Megawati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).

“Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya,” sambungnya.

Megawati menegaskan, seluruh kader PDIP harus solid, jika tidak ia tegaskan kader tersebut untuk keluar dari partai.

“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang nggak mau ngikut? ya iyalah, udahlah nggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati.

Menurut Megawati, Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi. Sebab, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Dalam sistem presidensil, Mega mengingatkan pentingnya pengawasan sebagai penyeimbang terhadap penguasa.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” pungkasnya.

Rakernas ketiga PDI Perjuangan resmi ditutup. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader PDI Perjuangan, menjadi juru kampanye untuk bakal capres Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 1.168 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia. Remisi diberikan dalam rangka Hari Raya Waisak Tahun 2024 yang diperingati pada, Kamis (23/5/2024).

“Jumlah narapidana yang beragama Buddha sebanyak 1.629 orang. Dari jumlah tersebut, 1.168 narapidana diusulkan mendapatkan RK,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Deddy Eduar Eka Saputra dikutip dari siaran persnya, Kamis (23/5/2024).

Dia menyampaikan sebanyak 1.160 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian. Sementara itu, 8 narapidana menerima RK II atau langsung bebas.

“Besaran RK yang diterima narapidana beragam, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan,” ujarnya.

Menurut dia, tidak terdapat Anak Binaan yang beragama Buddha. Adapun wilayah terbanyak yang memberikan remisi khusus Waisak yakni, Sumatera Utara sebanyak 219 narapidana.

“Kalimantan Barat sebanyak 170 narapidana, dan DKI Jakarta sebanyak 161 narapidana,” tutur Deddy.