Tukang Becak Jakarta

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkaca-kaca dan tampak sedih dan hampir menitikkan air mata saat membacakan poin nomor 7 dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP. Kalimat yang membuat Puan menitikkan air mata adalah ketika dia membacakan sikap kader yang berbelok arah tidak sesuai perintah partai.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tdak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani sambil sedikit terisak di atas podium Rakernas, di Beach City International Stadium, Minggu (26/5/2024).

Oleh karena itu, kata Puan, Rakernas PDIP merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

“Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” harap Puan.

Dalam rekomendasi tersebut memang tidak disebutkan siapa kader PDIP yang melakukan penyimpangan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak diundang di acara Rakernas V PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Jokowi.

Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.

Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkaca-kaca dan tampak sedih dan hampir menitikkan air mata saat membacakan poin nomor 7 dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP. Kalimat yang membuat Puan menitikkan air mata adalah ketika dia membacakan sikap kader yang berbelok arah tidak sesuai perintah partai.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tdak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani sambil sedikit terisak di atas podium Rakernas, di Beach City International Stadium, Minggu (26/5/2024).

Oleh karena itu, kata Puan, Rakernas PDIP merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

“Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” harap Puan.

Dalam rekomendasi tersebut memang tidak disebutkan siapa kader PDIP yang melakukan penyimpangan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak diundang di acara Rakernas V PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Jokowi.

Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.

Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal tidak undangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Rakernas V PDIP hari ini, Jumat (24/5/2024).

Djarot menegaskan, bahwa yang diundang dalam rakernas hanya internal partai. Ia lantas menyinggung soal PDIP adalah partai ideologis yang kokoh menyuarakan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi.

“PDIP itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarnoputri ketum selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” kata Djarot di sea Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utarat, Jumat (25/5/2024).

Djarot menegaskan, apabila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

“Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Peserta yang diundang juga ada para cendekiawan, akademisi dan masyarakat pro demokrasi.

“Oleh sebab itu yang diundang adalah utk internal partai. Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya.

Presiden Kelima RI itu mengatakan, dirinya pernah menghadapi krisis multidimensi saat memimpin pasca reformasi.

“Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat di atasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi,” jelas Megawati.

“Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?” tambah Megawati.

Diketahui, Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas PDIP 2024.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) memasuki hari kedua, pada hari ini, Sabtu (25/5/2024). Agenda Rakernas V PDIP pada hari kedua yakni, pandangan umum DPD-DPD partai, yang akan dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sidang komisi Rakernas PDIP 2024. Sidang ini akan membahas tiga hal pokok yakni; sikap politik, program kerakyatan, dan Pilkada serentak 2024. 

Sebelumnya Megawati Soekarnoputri secara simbolis menerima Obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam yang diambil dari api abadi Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah.

Penyerahan obor api itu sekaligus menandai resmi dibukanya Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat kemarin (24/5/2024). 

Sebanyak 25 pelari mengiringi obor api tersebut menuju panggung utama arena Rakernas V untuk diserahkan kepada Megawati. Mereka, telah berlari melintasi 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta hingga menempuh jarak 526 km. 

Megawati didampingi oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang bertindak sebagai pemimpin prosesi, dan juga Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani. 

“Dengan mengucapkan bismillahirahmannirahim ini adalah simbol karena terus ketika api dinyalakan itu semangat kita terus seperti api nan tak kunjung padam. Ini api di bawa berlari berpaa hari ya 4 ya? itu dari Mrapen dan ini nantinya tetap dinyalakan untuk ditaruh di Sekolah Partai,” kata Megawati sambil memantik api dengan obor. 

Sebelum membuka Rakernas, Megawati menyampaikan pidato politik. Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung PDIP hingga tetap berdiri tegak menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) tiga kali berturut-turut.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik. Megawati berpidato saat membuka Rapat Kerja Nasional atau Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Mei 2024.

Banyak hal dikemukakan Megawati dalam pidato politiknya. Di antaranya, Presiden ke-5 RI ini menyebut terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024. Adanya kecurangan tersebut, Megawati menyatakan siap dan berani menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.

“Kita tahan banting kok, berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak?” tanya Megawati kepada para peserta Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.

Megawati juga menyinggung sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia menyebut, MK merupakan barang bagus yang dirinya bentuk. Hanya saja, Mega menilai saat ini peran MK tidak digunakan dengan baik. Dia pun menyinggung adanya putusan perkara nomor 90 syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Bukan hanya itu. Menurut Megawati, Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi. Sebab, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Dalam sistem presidensial, putri sulung Presiden ke-1 RI Sukarno itu mengingatkan pentingnya pengawasan sebagai penyeimbang terhadap penguasa. “Dalam menyikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang.”

Ketum PDIP tersebut sekaligus menyinggung soal sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan. Megawati pun mengatakan, suara akar rumput partai akan didengarkan.

“Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintah ke depan? tentu harus dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua, suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai yang sayup-sayup. Dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian dari skala prioritas kita di Rakernas V ini,” kata Megawati dalam pidato politik saat membuka Rakernas PDIP di Ancol.

Seperti apa petikan pidato politik Megawati saat pembukaan Rakernas V PDIP? Bagaimana kilas balik Rakernas PDIP dalam rentang 2016 hingga 2024? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, 24-26 Mei 2024. Banyak yang menanti keputusan partai banteng moncong putih apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran?

Dalam pidato pembukaan Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara banyak hal. Mulai dari kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu, TNI-Polri dibawa ke politik praktis, hingga pentingnya check and balance dalam sebuah pemerintahan.

Megawati juga mengutip pernyataan Presiden Soekarno terkait kesabaran revolusioner, bahwa elemen partai harus selalu solid untuk meraih kemenangan.

“Kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur, untuk apa? Mencapai kemenangan,” ujar Megawati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).

“Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya,” sambungnya.

Megawati menegaskan, seluruh kader PDIP harus solid, jika tidak, ia tegaskan kader tersebut untuk keluar dari partai.

“Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, udah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu,” ujar Megawati.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ucapnya.

Oposisi Pilihan Rasional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pilihan rasional bagi PDIP saat ini memang sebagai oposisi. Pertama, karena pemerintah butuh sparring partner, butuh pihak yang mengontrol dan mengawasi pemerintahan. Kedua, PDI Perjuangan telah teruji sebagai oposisi yang kuat, lincah, dan keras.

“Ketiga, kalau PDI Perjuangan masuk ke Prabowo-Gibran, tidak dianggap konsisten. Karena memusuhi Jokowi, tidak akrab dengan Jokowi, tapi kok menerima Gibran anaknya,” kata Ujang kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia melanjutkan, jika PDIP memilih oposisi, maka demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat. PDI Perjuangan bisa mengkritisi, mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

Dan tentu, kata Ujang, itu sesuai dengan harapan konstituen, harapan pemilih yang ingin di luar pemerintahan agar bisa bersama-sama dengan rakyat.

“Nah minusnya kalau oposisi, mungkin akan dimusuhi oleh partai-partai koalisi pemerintah. Minusnya lagi mungkin bisa jadi ke depan akan dikerjai,” tambahnya.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai PDIP adalah partai yang cenderung konsisten. Dan di antara partai-partai yang ada saat ini, PDIP memang paling diharapkan jadi penyeimbang.

“PDI Perjuangan sebelumnya pernah 10 tahun oposisi (era SBY), kemudian secara elektoral juga melambung didukung oleh rakyat. Saya kira mungkin kalau melakukan itu dengan konsisten, dia akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” kata Usep kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

“Memang kerugiannya mungkin tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Tapi, kalau tidak ada oposisi, saya kira syarat demokrasi akan berkurang. Kekuasaan juga tidak ada yang mengontrol. Itu kenapa oposisi itu penting. PDI Perjuangan diharapkan potensi untuk itu,” ucapnya.

Sementara Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bila PDIP mampu membangun karya sebagai oposisi yang baik selama 5 tahun ke depan, maka semestinya dalam siklus politik akan terjadi upaya pembalikan pilihan oleh publik.

“Dari pemerintahan yang berjalan mungkin banyak kesalahan, dan keuntungan akan didapat oleh PDIP melalui bonus elektoral 5 tahun ke depan sepanjang PDIP betul-betul mengalokasikan dirinya menjadi oposisi yang baik dan bekerja untuk memastikan kehendak rakyat berada di jalur yang semestinya,” kata Feri kepada Tukang Becak Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Sebaliknya, jika PDIP gabung pemerintahan, maka akan sangat besar perahunya, keuntungan mungkin akan sangat didapat oleh partai-partai di sisi terdekat pemerintah dan bukan tidak mungkin ini kerugian besar bagi PDIP karena ikut melanggengkan otoritarian.

“Dan biasanya pemerintahan dengan koalisi besar akan membangun pemerintahan yang menyimpang dan di luar kewajaran, dan tidak akan berpihak kepada rakyat. Jadi memang, pilihan PDIP semestinya harus oposisi,” ucap Feri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal tidak undangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Rakernas V PDIP hari ini, Jumat (24/5/2024).

Djarot menegaskan, bahwa yang diundang dalam rakernas hanya internal partai. Ia lantas menyinggung soal PDIP adalah partai ideologis yang kokoh menyuarakan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi.

“PDIP itu satu partai ideologis dimana Ibu Megawati Soekarnoputri ketum selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” kata Djarot di sea Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utarat, Jumat (25/5/2024).

Djarot menegaskan, apabila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

“Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Peserta yang diundang juga ada para cendekiawan, akademisi dan masyarakat pro demokrasi.

“Oleh sebab itu yang diundang adalah utk internal partai. Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi bangsa yang dianggapnya belum mandiri. Ia menilai sumber daya alam melimpah yang terkandung di Bumi Pertiwi menjadi modal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Sentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati dalam pidato Rakernas PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ia mengungkapkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya telah menginstruksikan untuk memberi perhatian terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Dalam kurun waktu selama 6 bulan, jumlahnya mencapai telah 2 jutaan lebih dan ini akan terus berkembang hingga menjadi pohon besar.

“Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang luar, bukannya saya anti anti anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau dikiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu, namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara,” dia menandaskan.

Di hadapan para kader PDIP, Megawati juga menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

“Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.

Hal ini, lanjut Megawati, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.

“Ini dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” ucapnya

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. 

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri  dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.