Tukang Becak Jakarta

Sebelumnya, Komisioner Divisi Penanganan Perkara, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio mengatakan, pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN. Bawaslu telah mempelajari laporan tersebut dan telah meneruskan laporan ke KASN.

“Sudah menyampaikan penerusan kemarin ke KASN,” ujar Sulastio saat dihubungi Tukang Becak Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Sulastio menjelaskan, Bawaslu Kota Depok baru menerima satu laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pelapor mendalilkan terlapor melakukan politik praktis karena bertemu dan melakukan pembicaraan dengan partai politik.

“Pelapor memberikan laporan kepada kami pada Rabu atau 15 Mei 2024,” jelas Sulastio.

Bawaslu Kota Depok telah mengkaji laporan pelapor berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bawaslu mengakui, laporan tersebut tidak dilakukan kajian bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Depok.

“Bawaslu tidak berkoordinasi dengan Gakkumdu karena ini bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan,” ucap Sulastio.

Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam, Bawaslu Kota Depok memutuskan laporan dugaan netralitas Sekda Kota Depok dilanjutkan ke KASN. Nantinya KASN yang akan memberikan keputusan terkait tindakan yang dilakukan Supian Suri.

“Kalau dengan Gakkumdu apabila laporan masuk kategori pelanggaran pidana, baru sentra Gakkumdu kita libatkan,” ungkap Sulastio.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta Penurunan spanduk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri masih menjadi polemik. Diketahui, Supian Suri akan mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Depok dengan notabene akan menjadi pesaing Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang turut mencalonkan pada Pilkada Depok 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tidak mengetahui adanya penurunan spanduk Supian Suri yang dilakukan Satpol PP Kota Depok. Idris meminta menanyakan langsung terkait penurunan spanduk Supian Suri kepada Satpol PP Kota Depok.

“Ya tanya Satpol PP, saya ga nyuruh ko, saya Demi Allah ga nyuruh,” ujar Idris, Rabu (22/5/2024).

Idris menegaskan, tidak pernah memerintahkan untuk menurunkan spanduk Supian Suri. Idris menilai, Satpol PP Kota Depok dianggap melakukan penurunan spanduk yang dianggap bukan pada penempatannya.

“Ya mungkin kalau Pol PP polos-polos aja, kan bukan Pak Supian Suri aja, spanduk Udin Baharudin itu di copot,” tegas Idris.

Idris menjelaskan, Satpol PP Kota Depok melakukan penertiban spanduk di wilayah Kota Depok, salah satunya di Sukmajaya. Spanduk komersial milik perusahaan atau iklan reklame tidak luput dari penertiban.

“Perusahaannya WhatsApp ke saya, saya bilang itu melanggar ga izin,” jelas Idris.

Satpol PP Kota Depok rutin melakukan penertiban terhadap alat peraga berupa poster, spanduk, maupun alat peraga lainnya yang tidak memiliki izin. Pemerintah Kota Depok meminta kepada perusahaan maupun perorangan yang ingin mempromosikan melalui alat peraga, dapat mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Depok.

“Semua poster, spanduk tidak berizin dicopot semuanya, itu sudah tupoksi mereka tanpa perintah dari saya, sudah tupoksi mereka merealisasi Perda,” ucap Idris.

Sekda Kota Depok Supian Suri bakal ajukan cuti luar tanggungan negara jelang Pilkada Kota Depok. Ia mengambil cuti tersebut lantaran ingin maju dalam Pilkada Kota Depok sebagai cawalkot.