Tukang Becak Jakarta

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut bahwa pembuntutan yang dilakukan anggota Densus 88 Antiteror Polri bukanlah inisiatif sendiri, melainkan sebuah tugas.

“Itu kalau satu kegiatan pemantauan tentu tidak bisa berdiri sendiri, Artinya bukan buat kepentingan perseorangan, tetapi itu adalah tugas yang sedang dijalankan,” kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (26/5/2024).

Sugeng menjelaskan, pemantauan seperti itu memang suatu metode yang dipakai untuk mengumpulkan bahan keterangan. Namun jadi mengejutkan ketika yang dipantau adalah sosok pejabat dari Kejaksaan Agung.

“Nah, ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampidsus oleh Densus. Artinya ini satu sesuatu yang serius. IPW melihat dugaan ada dua isu,” ungkap Sugeng.

Sugeng menyebut isu pertama adalah yang diduga terkait penguntitan ini adalah korupsi. Sementara isu kedua adalah terkait dengan adanya konflik kewenangan antara dua lembaga penegak hukum, yakni polisi dan kejaksaan.

“Beberapa waktu lalu IPW mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang. Padahal kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan, tetapi kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya,” ujar Sugeng.

“Karena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri. Mulai dari kasus di konawe, kemudian tambang timah, kemudian sekarang IPW mendengar adanya jaksa yang turun di Kaltim. Ini informasi yang didapat oleh IPW,” tambah dia.

Meski begitu, Sugeng menyatakan informasi dan pandangannya yang telah disampaikan itu masih perlu ditanyakan kepada kedua instansi Kejaksaan Agung dan Polri. Termasuk dengan kabar penguntitan kepada Jampidsus oleh anggota Densus 88.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.

“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.

Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan POLRI. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. 

“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri  dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.

Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.

“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.

Tukang Becak Jakarta, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mewacanakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP masyarakat bakal menggantikan nomor Surat Izin Pengemudi (SIM).

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus membenar wacana itu yang rencananya bakal diterapkan pada tahun depan.

“Wacana tahun depan (2025) insyaAllah,” kata Yusri saat dihubungi merdeka.com, Jumat (24/5/2024).

Wacana tersebut muncul untuk mengantisipasi adanya double data ketika seseorang mengurus SIM dengan wilayah yang berbeda.

Dimana nomor KTP menjadi salah satu syarat administrasi pembuatan SIM lengkap dengan melampirkan hasil tes kesehatan, psikologi, sidik jari, dan lain-lain.

“Yang terjadi sekarang SIM ini sekarang, kn SIM pakai nomor SIM. Mas misal punya SIM A di Jakarta bisa juga enggak bisa bikin SIM A di Surabaya? Bisa saja, kan ganti nomor urut aja, kn nama mas banyak, jadi bisa saja punya SIM A 10,” kata dia.

Alhasil timbulah wacana dengan mempersingkat data alias singel data untuk mempermudah data masyarakat.

Yusri juga menyebut, manfaat singel data mempermudah pada pencarian informasi data lain. Seperti data BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lain sebagainya.

“Saya harapkan kan kalau bisa BPJS. Jadi kalau ketik gini, mas dteng ke mana ‘KTPnya mana pak?’ ketik keluar semua KTP keluar, misal Simnya sudah sama datanya, terus misalnya BPJS ikut juga datanya. Misal yang ikut sama juga datanya dengan nomor pakai nomor NIK,” papar Jenderal bintang satu itu.

“Inilah yang namanya singel data, memudahkan semuanya juga mudah. Buat simpel singel data namanya arahnya kesana tapi kan enggak ada masalah,” pungkas Yusri.